Jakarta – Meski selama ini olimpiade identik dengan mata pelajaran matematika dan sains, olimpiade di bidang sastra tidak mustahil.dilakukan. Untuk itu, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) berniat menggelar olimpiade sastra untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2009, sebagai penghargaan tertinggi bagi siswa yang mendalami sastra.
Menurut Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar (TK/SD) Depdiknas Mudjito AK, Rabu (17/12), melalui kompetisi bidang sastra diharapkan akses murid SD untuk membaca buku sastra bisa lebih luas lagi. Ini akan menimbulkan minat yang mengarah pada kebiasaan, dan kondisi ini akan menimbulkan budaya baru di kalangan muda Indonesia.
Dia menambahkan, sekarang ini kompetisi untuk karya sastra sangat terbatas pada lomba mengarang, itu pun digabungkan dalam acara festival seni. “Kurangnya minat siswa terhadap karya sastra lebih banyak karena tidak tersedianya bahan bacaan karya sastra di sekitar mereka,” ujarnya. Bahkan di perpustakaan sekolah, amat sulit ditemukan buku-buku di luar buku teks pelajaran. Dulu memang pernah diusahakan sumbangan buku dari orang tua, tetapi saat ini di masa semua orang meminta pendidikan tanpa pungutan, susah meminta sumbangan dari orang tua.
Sepanjang 2008, pemerintah pusat telah menyetujui dana Rp 7,1 triliun untuk pengadaan buku perpustakaan dan alat-alat pelajaran, namun pada 2009 bantuan tersebut dialihkan untuk rehabilitasi gedung dan infrastruktur sekolah. Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Maman S Mahayana, mengingatkan agar olimpiade sastra menghindari bentuk artifisial berupa hafalan terhadap pengetahuan kesastraan. (van) Pesantren Ingatkan soal Kependudukan Pati – Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Sugiri Syarief, ditegur oleh KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, pemimpin Pondok Pesantren Muslakhul Huda, karena BKKBN lamban dalam menangani masalah kependudukan.
Kejadian ini disaksikan oleh rombongan wartawan yang mengikuti kunjungan kerja Kepala BKKBN ke pondok pesantren asuhan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, di Pati, Jawa Tengah, Rabu (17/12) siang. Menurut Sahal, sejak era reformasi bergulir program KB seakan mati di tengah jalan. "Sejak reformasi ada, situasi politik menjadi lebih dominan dan program-program masalah kependudukan langsung tenggelam," tegasnya.
Sugiri menanggapi, oleh karena itu kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat berkelanjutan dengan para pemuka agama terutama degnan para santri. Dia juga tidak memungkiri bahwa dalam dua tahun terakhir ini terjadi kevakuman kegiatan BKKBN. KH Sahal menambahkan, program KB adalah bagian dari permasalahan kependudukan. "Diperlukan pendekatan yang berbeda ke tokoh-tokoh agama sehingga terjadi pendekatan yang pas tentang permasalahan kependudukan ini," tambah Sahal.
Menurutnya, masalah kependudukan di antaranya kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan yang berhubungan dengan KB. Pesantren sudah siap memberikan penyuluhan tentang kependudukan, tinggal BKKBN melakukan pendekatan kepada pesantren. (cr-4)-Sinar Harapan- |
